mengapa praktek K3 pada Konstruksi tidak sejalan dengan UU K3 di indonesia ?

pada dasarnya di tetapkannya Undang Undang Kesehatan dan keselamatan Kerja     (K3) merupakan sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan tidak hanya berkutat pada aspek kecukupan ekonomi semata, tapi juga pada aspek  kesehatan, baik itu kesehatan fisik ataupun kesehatan mental/psikis.

Untuk mewujudkan penerapan kesehatan keselamatan kerja (K3) demi kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah membentuk sebuah badan K3 yang berfungsi melatih, sertifikasi, dan pengawasan atau pemantauan fungsi ahli  K3 di segala sektor industri. serta memberikan punishment jika terdapat pelanggaran terkait K3 di lapangan.

Namun pada realitanya di lapangan kerja, terutama di sektor Arsitektur/konstruksi pengaplikasian/penerapan K3 hanya berjalan pada para pimpinan dan menejemennya saja, penerapan/emplementasi K3 tidak sampai pada para kuli atau pekerja kasar.

Di sinyalir hal ini terjadi karena pemantauan yang dilakukan oleh tim K3 pusat/pemerintah tidak sampai pada peninjauan kinerja proyek secara langsung, namun peninjauan hanya dilakukan pada profesional terkait (kontraktor/arsitek) di kantor saja tidak sampai di lokasi proyek yang sedang di kerjakan.

 

M@ Najib

Moh Ainun Najib, S.KM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s