baru-baru ini di indonesia sedang gencar-gencarnya pemberitaan tentang pencatutaun nama presiden dan wakilnya perihal perpanjangan kontrak freeport, belakangan diketahui ketua DPR RI Setya Novanto disinyalir sebagai dalang dibalik pencatutan nama tersebut, hal itu didasarkan pada bukti rekaman “perbincangan setya novanto dengan petinggi freeport”.
namun setya novanto mengatakan, bahwa bukti rekaman permintaan freeport ilegal, karena tidak sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan rekaman tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
yang menjadi pertanyaan saya adalah, jika sebuah rekaman atau bukti-bukti lain yang akan di ajukan ke pengadilan harus sesuai undang-undang, apakah masyarakat sipil bisa turut membantu memberantas korupsi jika semua bukti-bukti yang mereka miliki ilegal…?
saya yakin jika sebuah bukti (rekaman, foto, dls) harus sesuai undang undang yang dimaksud, masyarakat akan enggan dalam membantu memberantas korupsi karena hal itu sama saja dengan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan bukti-bukti korupsi yang mereka lihat/saksikan.
saya pikir sebuah bukti itu tidak penting apakah bersifat legal/ilegal, karena yang penting esensial dari sebuah bukti adalah kebenaran dan kesesuaian dari isi bukti tersebut, bukan cara mendapatkan bukti tersebut.
Belajar Sampai Bodoh 